Pemkab Buru Siapkan 11 Koperasi Tambang

Pemerintah Kabupaten Buru meminta dukungan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendapatkan hak ijin wilayah penambangan (IWP) dari Pemerintah Pusat dan Komisi VII DPR RI.

Permintaan ini disampaikan Bupati Buru, Ramli Umasugi di Ambon, belum lama ini. Pemkab Buru sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan IWP, dimana sesuai undang-undang nomor 4 Pemkab Buru belum mampu untuk menarik penambangan illegal. Sebab secara resmi Pemprov Maluku belum mengeluarkan izin penambangan.

“Kami terus berupaya, dimana saya sudah tiga kali melakukan pertemuan bersama dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, namun belum ada respon baik dari Komisi ini. Kami meminta Pemprov Maluku untuk membantu hal ini,” harapnya.

Untuk mengelola tambang emas, Pemkab Buru sudah mempersiapkan 11 koperasi tambang rakyat yang telah memenuhi persayaratan fisik, teknik, administrasi maupun keuangan.

Ke-11 koperasi tersebut sudah dilakukan pembinaan, namun hal tersebut terkendala dengan izin WP yang harus dibahas oleh Pempus bersama dengan Komisi VII DPR RI. Oleh sebab itu, Bupati meminta bantuan agar Pemprov Maluku dapat membantu Pemkab Buru menyelesaikan persoalan tambang emas.

Dengan campur tangan Pemprov Maluku, Bupati optimis hasilnya bisa tercapai, dan tambang emas di Gunung Botak, Kecamatan Waeapo, Buru bisa dikelola dengan baik.

ambonekspres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s